Pemerintah Provinsi Aceh tengah menjadi sorotan publik setelah munculnya kabar bahwa Bupati Aceh Selatan Dikritik oleh Gubernur terkait pemberian izin perjalanan ibadah umrah bagi sejumlah pejabat di tengah kondisi darurat musibah banjir yang melanda wilayah tersebut. Langkah Gubernur ini dipandang sebagai bentuk teguran konstruktif demi memastikan bahwa pelayanan publik dan penanganan bencana tetap menjadi prioritas utama jajaran eksekutif di daerah. Berdasarkan laporan terkini yang dihimpun pada hari Kamis, 12 Februari 2026, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus diintensifkan guna menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak luapan air di beberapa kecamatan.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan sejumlah desa di Aceh Selatan tergenang. Menanggapi situasi tersebut, aparat kepolisian dari jajaran Polres Aceh Selatan bersama personel TNI dan BPBD telah disiagakan sejak pukul 07.00 WIB di titik-titik rawan untuk membantu evakuasi warga. Petugas kepolisian juga melakukan pengawalan ketat terhadap distribusi bantuan logistik agar sampai ke posko pengungsian tanpa hambatan. Di tengah kesibukan penanganan bencana inilah, isu mengenai Bupati Aceh Selatan Dikritik menjadi viral di media sosial, namun pemerintah provinsi mengklarifikasi bahwa kritik tersebut bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan tanggung jawab pemimpin daerah dalam mendampingi masyarakatnya di masa sulit.
Untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), jajaran kepolisian daerah Aceh juga mengerahkan tambahan personel dari satuan Sabhara guna berpatroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga mengungsi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas seperti pencurian di rumah-rumah yang kosong akibat banjir. Sejalan dengan itu, teguran di mana Bupati Aceh Selatan Dikritik oleh pimpinan provinsi juga mencakup arahan agar seluruh kepala dinas dan pemangku kebijakan terkait tetap berada di tempat tugas masing-masing. Gubernur menekankan bahwa kehadiran pemimpin secara fisik di tengah rakyat yang sedang kesusahan adalah bagian dari komitmen pelayanan yang tidak bisa ditawar, terutama saat proses rehabilitasi pasca-banjir dimulai.
Di sisi lain, perwakilan pemerintah kabupaten menjelaskan bahwa rencana ibadah tersebut sebenarnya telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya, namun mereka menerima dengan lapang dada arahan dari Gubernur sebagai evaluasi kinerja. Sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan di Aceh terus diperkuat melalui rapat koordinasi di kantor Gubernur yang dihadiri oleh Kapolda dan Pangdam setempat.