Propam Polri dirancang sebagai penjaga internal yang memastikan kepatuhan etika anggota. Namun, peran Propam menghadapi ujian terberat ketika atasan atau perwira tinggi yang menjadi target penindakan. Dalam situasi ini, muncul Konflik Kepentingan yang akut, mempertanyakan independensi dan objektivitas Propam. Kepercayaan publik akan runtuh jika ada persepsi bahwa Propam hanya berani menindak anggota rendahan, sementara petinggi dilindungi.
Inti dari Konflik Kepentingan ini adalah hubungan hierarkis. Penyidik Propam secara struktural berada di bawah komando petinggi yang berpotensi mereka selidiki. Tekanan psikologis, ancaman karier, hingga intervensi langsung menjadi risiko nyata. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme check and balance eksternal yang kuat, memastikan proses investigasi dapat berjalan bebas dari pengaruh atasan yang terlibat.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan Komite Etik Ad Hoc atau dewan kehormatan yang melibatkan unsur-unsur non-polisi, seperti akademisi hukum, tokoh masyarakat, atau Kompolnas, khususnya dalam kasus-kasus sensitif. Kehadiran pihak independen ini dapat memecah Konflik Kepentingan internal dan menjamin objektivitas serta transparansi dalam pengambilan keputusan dan sanksi yang dijatuhkan.
Selain itu, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur alur pelaporan dan penindakan pada kasus yang melibatkan perwira tinggi. Regulasi ini harus menetapkan bahwa investigasi dapat diambil alih langsung oleh tingkat yang lebih tinggi, atau oleh tim gabungan yang anggotanya diisolasi dari struktur komando normal. Ini meminimalkan potensi Konflik Kepentingan yang disebabkan oleh loyalitas subordinat.
Tantangan lainnya adalah menjaga anonimitas dan keamanan anggota Propam yang menangani kasus sensitif. Rasa takut akan pembalasan atau “mutasi hukuman” dapat melemahkan semangat mereka untuk bertindak tegas. Propam harus menjamin bahwa setiap penyidik yang berintegritas dilindungi dan bahkan diberi reward, menjadikannya sebagai standar integritas bagi institusi.
Dalam rangka mengatasi Konflik Kepentingan, Propam juga harus meningkatkan penggunaan bukti digital dan teknologi forensik. Ketergantungan pada kesaksian internal dapat diminimalisir dengan bukti berbasis data yang sulit untuk dimanipulasi. Bukti objektif ini memperkuat posisi Propam dalam menghadapi tekanan dan membuat hasil penindakan lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada Kepercayaan Publik.
Kegagalan Propam dalam menangani Konflik Kepentingan secara transparan akan berdampak sistemik pada Kepercayaan Publik secara keseluruhan. Masyarakat akan melihat institusi kepolisian sebagai lembaga yang melindungi anggotanya sendiri, bukan penegak hukum yang adil. Oleh karena itu, integritas dalam penindakan kasus internal adalah kunci keberhasilan reformasi.
Kesimpulannya, mengatasi Konflik Kepentingan di tubuh Propam memerlukan keberanian struktural dan dukungan regulasi yang kuat. Dengan melibatkan pengawasan eksternal, menjamin independensi penyidik, dan menerapkan transparansi penuh, Propam dapat membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di dalam institusi yang kebal hukum, bahkan atasan tertinggi sekalipun.