Masyarakat pemukiman bantaran perairan menggelar aksi penyampaian pendapat untuk menghentikan aktivitas pengerukan komoditas material yang dinilai merusak ekosistem lingkungan hulu. Aksi protes terhadap Penambangan Pasir ilegal ini dipicu oleh rasa khawatir warga akan ancaman longsornya tebing sungai serta rusaknya pondasi jembatan utama desa mereka. Puluhan perahu pengeruk material diminta untuk segera menghentikan operasinya dan pergi meninggalkan lokasi perairan desa. Warga menuntut pemerintah daerah untuk membatalkan seluruh izin eksplorasi usaha ekstraktif yang diterbitkan tanpa persetujuan masyarakat lokal.
Aktivitas alat berat yang beroperasi setiap hari telah menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan domestik harian warga. Dampak buruk kegiatan Penambangan Pasir ini juga merusak tempat pemijahan ikan alami sehingga menurunkan hasil tangkapan para nelayan tradisional secara signifikan. Para tokoh masyarakat menegaskan bahwa mereka akan tetap bertahan menyuarakan penolakan hingga seluruh mesin pengeruk pergi dari wilayah mereka. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat bersikap netral dan melindungi hak-hak lingkungan hidup warga desa.
Kepala dinas lingkungan hidup menyatakan akan segera menerjunkan tim pengawas ke lokasi untuk memeriksa keabsahan dokumen izin lingkungan milik perusahaan pengelola. Jika ditemukan adanya pelanggaran batas wilayah pengerukan material Penambangan Pasir tersebut, maka pemerintah tidak ragu untuk mencabut izin usaha serta menghentikan operasi secara permanen. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perlindungan keselamatan lingkungan hidup masyarakat. Pengawasan ketat akan terus ditingkatkan di sepanjang alur sungai rawan konflik.
Aparat kepolisian mengimbau kedua belah pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan keamanan umum. Mediasi antara perwakilan warga desa, pemilik usaha material, dan pemerintah kecamatan akan segera digelar untuk menyelesaikan perselisihan tata kelola sumber daya alam tersebut. Warga berharap hasil musyawarah nantinya benar-benar berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan pemukiman penduduk. Keadilan ekologis harus diprioritaskan di atas kepentingan keuntungan bisnis semata.
Keputusan tegas yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup akan menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyat kecil. Restorasi bantaran sungai yang rusak akibat pengerukan material harus menjadi tanggung jawab penuh pihak pengelola sebelum meninggalkan lokasi. Masyarakat berjanji akan terus mengawasi kawasan sungai mereka dari segala bentuk aktivitas ekstraktif yang merusak alam. Sungai yang lestari dan bersih merupakan warisan paling berharga bagi kehidupan anak cucu pada masa depan.